|Sunday, July 15, 2018

Kasudin Penataan Kota Jakut Berikan Informasi ‘Palsu’ Kepada Walikota 

KotaJakut

Jakarta,SK
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara lagi-lagi menjadi sasaran kritikan sebagai gudangnya bangunan bermasalah di DKI Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini, keberadaan bangunan bermasalah di wilayah Jakut bukannya berkurang, tetapi semakin menjamur.

Pantauan SK di dua kecamatan wilayah Jakarta Utara, yakni Kecamatan Cilincing dan Koja, ditemukan hingga puluhan bangunan dengan berbagai variabel permasalahan, seperti halnya tidak sesuai ijin, melanggar peruntukan maupun tanpa ijin mendirikan bangunan (IMB).

Keberadaan bangunan bermasalah sebagai salah satu sumber ‘fulus’ benar-benar sangat dimanfaatkan pejabat Sudin Penataan Kota Jakarta Utara untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Dari pantauan di Kecamatan Cilincing misalnya, bangunan-bangunan bermasalah tersebut antara lain, satu unit ruko 3 lapis di Jalan Angin Sejuk, RT 10/10 dibangun tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, 2 unit rumah tinggal tanpa IMB berdiri di Jalan Dukuh Timur RT 07/16, 1 unit ruko di Jalan Blimbing Pasar, 1 unit gudang tanpa IMB dibangun di Jalan Lorong C2 dan bangunan kos-kosan tanpa IMB juga berdiri di Jalan Lorong 8.

Sementara itu, di Kecamatan Koja terdapat puluhan bangunan bermasalah yang hingga kini bebas berdiri tanpa adanya tindakan dari pejabat Sudin Penataan Kota Jakarta Utara. Adapun bangunan-bangunan bermasalah tersebut antara lain, bangunan 3 lapis di Jalan H. Nawar RT 06/03 tanpa IMB, bangunan ruko di Jalan Mantang tanpa IMB, 2 unit bangunan di Jalan Mengkudu tanpa IMB, Yayasan Mufaza di Jalan Samudra melanggar ijin dan peruntukan, 1 unit ruko di Jalan Raya Tugu dengan ijin rumah tinggal, bangunan rumah tinggal di Jalan Tugu Permai tanpa IMB, sekitar 15 unit bangunan ruko 2 lapis di Jalan Raya Sindang dibangun tanpa IMB, sekitar 17 bangunan kontrakan di Jalan Bendungan Melayau dibangun tanpoa IMB, bangunan 3 lapis di dekat Mesjid Suada tanpa IMB dan bangunan kontrakan di Komplek Pertamina dibangun tanpa IMB.

Menanggapi semakin maraknya bangunan bermasalah di wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara, Sekjen Lembaga Pemantau Pembangunan dan Masalah Perkotaan (LP2MP), Anggiat. S, mengungkapkan, bahwa hingga saat ini bangunan bermasalah masih menjadi salah satu sumber ‘fulus’ yang sangat menjanjikan. “Satu hal yang perlu dipahami, bahwa bangunan bermasalah masih menjadi salah satu lahan empuk untuk mendatangkan ‘fulus’ yang sangat menjanjikan di DKI Jakarta. Jadi menurut saya, tidak perlu merasa heran hingga saat ini masih banyak bangunan bermasalah di wilayah Jakarta Utara,” ujarnya.

Dikatakan Anggiat, untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran bangunan di wilayah Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama memilih dan menempatkan pejabat yang kompeten dan tidak terkontaminasi dengan uang. “Jika Gubernur DKI menginginkan penataan kota di wilayah Jakarta Utara tertata dengan baik, sudah sepatutnya menempatkan pejabat yang memiliki kompetensi, memiliki kemauan dalam penataan kota dan tidak terkontaminasi dengan ‘fulus’,” serunya.

Anggiat menambahkan, maraknya bangunan bermasalah di wilayah Jakarta Utara diduga akibat adanya ‘pembiaran’ yang dilakukan para pejabat Penataan Kota Jakarta Utara dari tingkat sudin hingga kecamatan. “Mereka itu punya petugas. Selain itu, ada informasi yang disampaikan masyarakat, LSM maupun peran serta media. Tetapi, bangunan bermasalah itu tidak pernah berkurang, justru semakin menjamur,” tuturnya.

Selain itu, jelas Anggiat, Kasudin Penataan Kota Jakarta Utara, Monggur Siahaan seringkali memberikan informasi ‘palsu’ kepada pihak-pihak tertentu untuk menutupi maraknya bangunan bermasalah di wilayahnya.

“Sebelumnya saya sudah melakukan klarifikasi kepada Walikota Jakarta Utara, Bapak Rustam Efendi. Kepada saya pak wali mengatakan, sesuai jawaban Kasudin Penataan Kota Jakut, bahwa menurut perkiraan sementara kasudin, semua bangunan itu ditindak sesuai SOP, SP, SEGEL dan SPB. Akan tetapi, kepada walikota saya kasih tau, bahwa informasi yang disampaikan kasudin tersebut ‘palsu’. Sebab, kondisi lapangan pembangunan masih berlangsung hingga saat ini,” jelasnya.

Dengan semakin maraknya bangunan bermasalah di wilayah Jakarta Utara, Anggiat meminta Walikota Jakarta Utara untuk segera melakukan tindakan strategis. “Sudah sepantasnya Gubernur DKI melakukan evaluasi terhadap pejabat Sudin Penataan Kota Jakarta Utara dan juga Kepala Seksi Kecamatan Koja dan Cilincing,” serunya.

Related posts:

Leave a Response