|Wednesday, April 25, 2018

IAIN BENGKULU SEROBOT LAHAN WARGA MENURUT FATIMAH BPN KOTA BENGKULU BERTANGGUNG JAWAB 

 

 

FATIMAH-PENCARI KEADILANBengkulu Kota, SK.
Berbicara masalah sengketa pertanahan di Provinsi Bengkulu ini tidak ada habisnya, salah satunya adalah lahan Perguruan Tinggi Islam (IAIN) Provinsi Bengkulu. Menurut laporan Fatimah Binti Parto (58) perwakilan lebih kurang dari 48 warga Keluarahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, kepada suara keadilan, “bahwa sesungguhnya awal mulanya Lahan IAIN itu adalah 73.584 M2, namun entah mengapa akhir-akhir ini beredar foto copy sertiifikat Hak Pakai dengan kode 04/PD atas nama Drs. H. Djama’a Nur/IAIN Raden Fatah Bengkulu yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu, dengan kode 00008 pada tahu 1999 dengan luar lahan 657,194 M2 dan kode 00009 pada tahun 1999 dengan luas lahan 78.646 M2 dengan total luas lahan 735.840 M2. Namun yang sangat menarik dari KESEMUA INI, BELUM ADA SATU PIHAKPUN YANG BISA MENAMPAK-KAN KEASLIAN SURAT-SURAT TERSEBUT,) Keaslian Setifikat tersebut masih diragukan).
Termasuk BPN Kota Bengkulu yang katanya penerbit dari Sertipikat 00008 dan 00009 tersebut, sehingga dampak dari BPN Kota Bengkulu tersebut, pada tanggal 25-06-2014 sekitar pukul 09.00 Wib, pihak IAIN Bengkulu melakukan penggusuran terhadap lahan yang di klaim warga, sedikitnya satu pleton personel Shabara Polda Bengkulu mengamankan proses penggusuran yang dilakukan oleh satu unit alat berat yang beberapa hari yang lalu sempat mendapat perlawanan dari warga. Fatimah warga kelurahan panorama yang mengaku mendapat kuasa dari lebih kurang 48 warga selaku pemilik lahan lainnya, berusaha menghentikan alat berat. Namun sekitar 30 personel polisi sudah mengantisipasi usaha Fatimah untuk menghentikan alat berat itu hingga tak membuahkan hasil, selain polisi sebanyak 6 satpam dan mahasiswa ikut membantu dalam mengamankan penggusuran lahan itu. Akhirnya Fatimah yang didampingi lima warga lainnya meminta agr proses eksekusi penggusuran lahan itu dihentikan, sebab dirinya memiliki dokumen dan sudah melaporkan persoalan sengketa itu ke Mabes polri dan KPK, ia juga mengatakan bahwa lahan IAIN itu tidak sampai 73 Hektare. “Saya minta hentikan dulu, ini bukan Tanah IAIN, saya sudah memiliki dokumen dan melaporkan ini kepusat. Bukti laporannya ada. Jadi saya minta sebelum persoalan ini selesai jangan dulu di gusur-gusur. “teriak Fatimah sembari mendekati alat berat yang terus beroperasi. Karena banyaknya polisi, membuat tekad Fatimah menghentikan alat berat kendur. Fatimah berhenti memprotes penggusuran itu setelah TIM Kuasa Hukum IAIN, Panca Darmawan, SH tiba dilokasi. “ jadi begitu pak, lahan ini masih sengketa, saya minta jangan dulu digusur, saya sudah melaporkan semua ini ke KPK dan Mabes Polri. “ kata Fatimah kepada Panca Darmawan. Dikatakan oleh Fatimah, dirinya akan menyusun gugatan untuk disampaikan ke pengadilan. Intinya gugatan itu mempertahankan hak kepemilikan tanah tersebut, ia juga akan berkordinasi kepada warga yang memiliki lahan yang digusur tersebut. “saya akan gugat IAIN Bengkulu” tegasnya. Hingga pada bulan Agustus 2014 Fatimah mem PTUN kan BPN Kota Bengkulu sebagai dalang dari permasalahan ini, karena menurut Fatimah di duga BPN Kota Bengkulu telah memanipulasi BPN untuk membuat pemecahan sertifikat 04/PD menjadi sertifikat 00008 dan 00009 yang katanya tidak prosedural antara lain tidak ada warka/ atau surat pelimpahan dari BPN Kabupaten Bengkulu Utara sebagai penerbit 04/PD pada tahun 1985 ke BPN Kota Bengkulu, tidak adanya SK Gubernur dan tidak bisa menunjukan keasliannya Sertifikat 04/PD dan 00008/00009, lewat media suara keadilan Fatimah “berharap agar pemerintah dan Dinas-Dinas terkait bisa membuat keadilan untuk dirinya dan rekan-rekan, “dan mereka tidak akan berhenti menggugat sebelum keadilan tersebut ditegakkan. Sesuai dengan penelusuran suara keadailan yang ada di provinsi Bengkulu, meskipun permohonannya (Fatimah Parto) tidak di kabulkan oleh PTUN Bengkulu, dengan putusan Nomor 23 /06/2014 PTUN-BKL. Dan PTUN Medan dengan putusan Nomor 50/B/2015 PTUN-MDN. Namun Fatimah Parto tidak putus asa, dia selalu berjuang dan berusaha, dengan selalu mencari kebenaran tentang keaslian O4 PD dan SK. Gubernur (sk.593.3.33.42,Bu) sebagai alas atau dasar sertifikat 008 dan 009 yang sebagai pegangan STAIN Bengkulu untuk mengembangkan kampusnya Panca Darmawan selaku kuasa hukum STAIN, kepada suara keadilan mengatakan bahwa 04PD yang asli sudah diperlihatkan kepada pengacaranya (Ph)nya Fatimah Parto ketika di PTUN Bengkulu, ketika dikonfirmasi suara keadailan PH Fatimah (Ridwan Azadin, Sh) tentang keaslian 04PD “yang di perlihatkan padanya waktu di PUTN Bengkulu itu bukan ynag asli.“ Sabtu 06 Februari 2016 Fatimah Parto ketika di konfirmasi di kediamannya, mengatakan bahwa sampai hari ini dia sudah mendesak berbagai pihak di provinsi Bengkulu ini untuk menunjukkan O4PD dan SK Gubernur Bengkulu (SK.593.3.333.42 BU) tanggal, 19 Mei 1984. Pada hari Senin 25 Januari 2016 Tim Fatimah Parto, Iskandar, Raja, pergi ke kantor Gubernur Bengkulu dengan menemui Buslan dan diarahkan ke Pauzan bagian berkas, namun Pauzan mengatakan bahwa berkas SK Gubernur yang dimaksud tidak ada alias tidak bisa di temukan. (TIM )

Related posts:

Leave a Response