APARAT PENEGAK HUKUM HARUS BIDIK KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

oleh

KALBAR – KAPUAS HULU, SK
Dua tahun berturut proyek bersumber dari dana APBN Subdid Pendidikan, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal gagal total.
Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mengucurkan proyek yang beralokasi dana kurang lebih 2,4 milyar rupiah, dana pembangunan tersebut dibagi di dua propinsi berbeda salah satu di Kalimantan Barat kabupaten Kapuas Hulu.

Dikabupaten Kapuas Hulu, dana ini untuk membangun sebuah asrama sekolah dan sebuah rumah dinas guru yang beralamat di desa Suka Maju kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu. Setelah pembangunan selesai dikerjakan tetapi pihak perusahaan tidak membayar pekerja yang ada di wilayah tersebut.

Pekerjaan tersebut ditangani oleh CV. AMIKA JOINT KONSTRUKSI entah apa alasannya pekerja tidak dibayar. Dengan sikap perusahaan tersebut, bangunan yang sudah berdiri terancam akan dibongkar oleh pekerja dikarena bahan dan upah tukang belum terbayar kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Melihat aksi yang dilakukan oleh pekerja tersebut Pemerintah Daerah belum berani melakukan serah terima bangunan dari pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ditahun 2018 di kabupaten dan propinsi yang sama dengan lokasi yang berbeda, tepatnya di kecamatan Kalis masuk juga dana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk sebuah asrama sekolah dengan dana kurang lebih Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditangani oleh CV. SETARA BANGUN 88 dianggap gagal, karena sampai hari ini bangunan ini tidak selesai dikerjakan.

Ditempat terpisah salah satu ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Iskandar, ST mengatakan ada dugaan kuat di Kementerian tersebut melakukan main mata dengan pihak kontraktor sehingga dana tidak sepenuhnya untuk mengerjakan fisik.”Dugaan saya ada jatah untuk orang di Kementerian” ucap Iskandar.

Iskandar meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dua perusahaan tersebut dan mengusut oknum pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terlibat menangani tender dua paket proyek tersebut, tegasnya.

Saat ditemui dikantor pribadinya, Iskandar memberikan keterangan yang lebih rinci dan dia berjanji akan membongkar semua kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi jika tidak ada upaya pihak Kemendes untuk melakukan pembayaran untuk proyek 2017 dan penyelesaian pekerjaan untuk proyek 2018 terang Iskandar yang juga ketua disalah satu LSM dan pimpinan wilayah Kalbar untuk beberapa media cetak dan online. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *