BKM JATIBENING SELESAIKAN TAHAP PERTAMA, BANGUN JALING DI 3 LOKASI.

oleh

Kota Bekasi, SK.

Melalui program Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 dari Pemerintah Pusat, Ibu Tatik Rahayu sebagai Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Jatibening beserta dengan TIM membangun 3 Jalan Lingkungan (Jaling) di wilayahnya.

Saat ditemui oleh team Suara Keadilan hari Jum’at (06/09/2019) siang, Ibu Tatik mengungkapkan bahwa, “program DAU 2019 dari anggaran APBN, disetiap Kelurahan intinya mendapat anggaran yaitu sebesar Rp.352.941.000 juta”, ucapnya seraya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah selesai kerjakan dengan melakukan pembangunan Jalan Lingkungan (Jaling) Tahap Pertama di 3 titik lokasi dalam lingkup wilayah Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede.

 Disampaikan langsung oleh Koordinator BKM Jatibening, Untuk Program DAU sendiri terdiri atas 2 Tahap pengerjaan dan pencairan anggaran di antaranya, Tahap pertama pekerjaan dilakukan di 3 titik lokasi dan keseluruhannya adalah pembangunan Jalan Lingkungan dengan pencairan anggaran sebesar Rp.152.941.000 juta, sedangkan tahap kedua masih menunggu proses penyelesaian administrasi laporan kegiatan tahap pertama atau mengikuti.

Dimana penjabaran lokasi tersebut seperti Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.01/Rw.01 dengan besar pagu anggaran Rp.52.491.000 juta, Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.02/Rw.02 dengan besar anggaran Rp.50 Juta, dan Perbaikan Jalan Lingkungan di Rt.06/Rw.03 dengan pagu anggaran Rp.50 juta, “Jadi total semua tahap pertama Rp.152.941.000 juta”, imbuh Ibu Tatik dalam membedah proses pengalokasian anggaran DAU tahap pertama yang telah diselesaikan.

Sebelumnya, media SUARA KEADILAN juga sempat meninjau langsung 3 titik lokasi kegiatan pembangunan Jalan Lingkungan (Jaling) tersebut, Salah satunya mendapati warga Rt.02/Rw.02 Ibu (Mr) yang tidak ingin disebutkan namanya saat sedang berbincang satu dengan warga lainnya.
Awak media inipun memintai keterangan terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan tersebut, “Sudah… sudah diperbaiki. Awalnya gak seperti ini, banyak lubang dan berbahaya juga untuk kendaraan roda 2. Tapi kalau bisa yang sebelah sana juga diperbaiki”, Ucap Ibu Mr dalam keterangannya sambil menunjuk lokasi jalan lain yang belum diperbaiki.Ada yang cukup mengesankan dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pasalnya usai pekerjaan yang telah terlaksana dibuat juga sebuah batu prasasti yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah diselesaikan oleh pengurus BKM Jatibening melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019, Terpantau juga pada saat proses pekerjaan papan kegiatan pun terpasang di masing-masing lokasi.

Disamping itu, dari Dana Alokasi Umum tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan Koordinator BKM Jatibening bahwa tidak ada sama sekali pemangkasan anggaran DAU teruntuk biaya oprasional maupun administrasi kegiatan, Hanya saja Tatik menjelaskan ada Pajak PPN 10% dan Pajak PPh 2% dari setiap pagu anggarannya, “Iya, Kita kalau pajak itu PPN 10 persen, PPh 2 persen, tapi tergantung dari pembelanjaan. Kaya seperti pasir kita gak kena yaa, tapi kalau Ready Mix kita kena, dan untuk kayu kita juga kena, besi kena. Jadi yang bersifat di olah ya kita kena, tapi ya kalau memang itu berasal dari alam seperti batu ya, atau pasir itu tidak (Kena potong Pajak – Red)”, Tegas Tatik.

“Nah, Kalau untuk P3BK (Kita bicara P3BK ya) Tahun 2018, Itu ada biaya oprasional dan di Tahun 2018 kita juga BKM mendapat itu ya, kita bilang honor diakhir pekerjaan. Setelah pekerjaan itu usai dilaksanakan kita ada honornya. Untuk anggaran P3BK kami BKM mendapat honor dan di cairkan setelah pekerjaan selesai, Tetapi DAU ini memang tidak ada biaya oprasional”, Ungkap Tatik.Diketahui dari Peraturan Walikota Bekasi, Perwal No.15.A Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK), Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot) bermaksud untuk membangun partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap pemembangun daerahnya dengan pendekatan berbasis komunitas ditingkat RT/RW.
Selain itu, adapun tujuan tertentu dari program P3BK adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya pembangunan khususnya di wilayah Kelurahan dan Kota Bekasi pada umumnya, Dimana pembiayaan kegiatan P3BK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dan swadaya masyarakat.

Terkait untuk pelaksanaan tahap kedua sendiri sampai dengan berita ini diterbitkan, Ibu Tatik belum bisa memastikan kapan terlaksananya kegiatan tersebut. Dia menilai bahwa segala sesuatu memerlukan tahapan proses penyelesaian laporan administari tahap pertama dan kemungkinan baru bisa memasuki ke tahap selanjutnya. (And) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *