Dibanjiri Interupsi, Masa Sidang Akhir DPRD Kota Bekasi Memanas “KS – NIK Jadi Pembahasan Serius ”

oleh

Kota Bekasi, SK.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melaksanakan rapat Paripurna dalam rangka, “Penyampaian pandangan umum fraksi, tentang laporan Reses pertama DPRD Kota Bekasi Tahun 2019 dalam masa jabatan Tahun 2019-2024, serta penutupan Sidang Akhir Tahun 2019 DPRD Kota Bekasi”.

Dari pantauan wartawan “Suara Keadilan”, kegiatan sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Chairoman J Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi tersebut, mulanya berlangsung cukup tenang dan khitmat hingga akhirnya memanas. Dimana hal itu terjadi usai penyampaian pidato pimpinan terkait penutupan sidang akhir Tahun DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Anim Imamuddin, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi pada hari, Senin (30/12/2019) pagi, di ruang rapat sidang paripurna DPRD Kota Bekasi, yang berlokasi di Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur.

 Kegiatan rapat paripurna juga dihadiri eksekutif pemerintah Kota Bekasi yaitu, Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Wakil Wali Kota Bekasi, Reni Hendrawati Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), SKPD dan OPD pemerintah Kota Bekasi, serta Camat hingga Lurah.

Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”, pada pembukaan rapat sidang paripurna ditandai dengan pembacaan hasil laporan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, yang disebutkan oleh pimpinan sidang paripurna Ketua DPRD Kota Bekasi. Sebanyak 12 orang, dari jumlah total keseluruhan 50 orang anggota DPRD Kota Bekasi tidak hadir dalam masa sidang paripurna akhir Tahun 2019 itu.

“Bahwa dari jumlah 50 anggota DPRD, yang telah hadir dalam daftar hadir sebanyak 37 orang, dengan tidak hadir 13 orang. Mohon maaf, Lanjut Ketua DPRD, ada yang ditambah, berarti 38 orang, yang tidak hadir 12 orang,” ucap Chairoman J Putro saat membacakan daftar hadir tersebut seraya meminta daftar hadir untuk diperbaiki.

Diketahui anggota DPRD yang tidak hadir dalam kesempatan tersebut berjumlah 6 orang (Tanpa Keterangan) dan 6 orang lainya dengan keterangan (izin). Kegiatan pun berlanjut pada sesi kedua, Perwakilan dari masing-masing fraksi mulai menyampaikan pandangan umumnya tentang laporan reses pertama DPRD Kota Bekasi Tahun 2019 dalam masa jabatan Tahun 2019-2024. Secara umum penyampaian laporan hasil reses berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut dibagi menjadi beberapa bidang berkaitan tentang, Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Ketenaga Kerjaan, Bidang Keamanan, serta Bidang Ekonomi dan Keuangan di Kota Bekasi.

Sesuai dengan susunan acara rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi, tentang laporan hasil reses pertama DPRD Kota Bekasi Tahun 2019, pada masa jabatan 2019-2024 juga dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi.

Memanasnya suasana pada masa sidang akhir Tahun 2019 DPRD Kota Bekasi tersebut, pasalnya terjadi usai penyampaian pidato pimpinan terkait penutupan sidang akhir Tahun DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019, yang dibacakan oleh Anim Imamuddin, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Bahkan beberapa anggota dewan sempat membanjiri sidang paripurna dengan “Interupsi”, menyampaikan pandangannya silih berganti.

Berbagai interupsi itu juga dirangkum dalam penyampaian informasi ini, seperti;

1.) Ibu Evi, dari fraksi PAN, memohon penjelasan terkait yang sudah disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, dimana hal tersebut merupakan sebagai bentuk pidato akhir Tahun. Ia menilai sebaiknya evaluasi kinerja tidak hanya dari sisi eksekutif saja, tetapi juga seharusnya ada evaluasi terhadap kinerja DPRD Kota Bekasi. Pasalnya, Evi juga mengkhawatirkan terhadap penilaian masyarakat kepada DPRD yang dituding tidak meyetujui KS – NIK Kota Bekasi, “Yang harus dilakukan juga antara lain, DPRD seharusnya bersikap dan memutuskan agar masyarakat paham keberadaan KS itu seperti apa?, Jadi ketika ada beberapa anggota DPRD, dari beberapa fraksi yang menyampaikan usulan terhadap kaitannya dengan KS harus di audit, harusnya ini juga disikapi oleh pimpinya DPRD,” jelasnya.

2.) Nicodemus Godjang, dari fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa, Warga Pedagang Pasar yang meminta perlindungan kepada DPRD agar diberikan solusi terkait gejolak yang terjadi diempat pasar tradisonal Kota Bekasi yaitu, Pasar Bantargebang, Pasar Jatiasih, Pasar Kranji, dan Pasar Family.
3.) Arif Rahman Hakim, dari fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangan yang disampaikan mengenai pengalamannya pada masa kerja sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Ia mengaku pernah meminta tolong kepada Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi untuk memberikan bantuan terhadap warga yang terkena dampak musibah puting beliung di teluk pucung Bekasi, serta seorang warga di Harapan Jaya Rt.01/Rw.01 Ibu Suwarni, seorang janda tua (73) yang hidup sebatang kara dan rumahnya roboh sudah 8 bulan ia tidur dibawah hujan tanpa atap. Akan tetapi, ia malah mendapat jawaban dari Sekretaris Disperkimtan, yaitu Tidak ada Anggaran dan sedang Sibuk Rapat.

4.) Abdul Rozak, dari Komisi I fraksi Demokrat ini juga menyampaikan pandangannya, “Saya Komisi I sangat prihatin, bahwasanya DPRD Kota Bekasi di bully oleh masyarakat terkait dengan Kartu Sehat. Masyarakat umum menganggap bahwasanya DPRD tidak pro-Rakyat, sementara yang sama-sama kita tau bahwa DPRD Kota Bekasi adalah pro-Rakyat, dan yang sangat kami sayangkan bahwasanya aksi-aksi demo itu dilakukan oleh oknum-oknum TKK. Jadi saya menduga, pemerintah Kota Bekasi mengedukasi oknum-oknum TKK untuk mengintervensi DPRD Kota Bekasi. Saya berharap bahwasanya ini ditindak lanjuti pimpinan,” Tegasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa, Surat Edaran (SE) Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang ditanda tangani oleh Dr. H. Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi, pada tanggal 29 November 2019 dengan Nomor: 440/7894/DINKES tersebut, dikeluarkan tanpa adanya komunikasi antara Wali Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. Dimana terkait KS – NIK Kota Bekasi telah menjadi kabar hangat dipenghujung penutupan akhir Tahun 2019 bahwa, program Jamkesda KS – NIK Kota Bekasi diberhentikan terhitung mulai, tanggal 1 Januari 2020 tanpa adanya kejelasan sampai kapan akhir pemberhentian tersebut.

Tidak hanya itu, pemberhentian Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), melaui (SE) Dinkes tersebut juga dinilai mejadi penyebab timbulnya polemik dikalangan masyarakat Kota Bekasi. Hal ini tertuang dalam pidato pimpinan terkait penutupan sidang akhir Tahun DPRD Kota Bekasi, “Padahal dalam rancangan APBD Kota Bekasi Tahun 2020, yang telah dituangkan dan disetujui, baik oleh Wali Kota, maupun oleh DPRD sudah dialokasikan (Anggaran KS-NIK – Red) hampir 380 milyar, untuk anggaran Jamkesda,” kata Anim Imamuddin dalam pidatonya.

Anim juga sempat menerangkan dalam pidatonya tersebut bahwa, DPRD Kota Bekasi mendukung program Jamkesda khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Bekasi. Ia juga sempat menyampaikan bahwa, “Yang dibutuhkan pada saat ini adalah solusi Pemerintah Kota Bekasi pasca penghentian KS (Kartu Sehat – Red) tersebut yang seharusnya, baik itu menurut Undang-undang, Peraturan Presiden, rekomendasi dari Kemendagri, Kemenkes maupun KPK bahwa, pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini, KS yang berbasis NIK harus diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional,” ucap Anim Imamuddin Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi.

Satu persatu interupsi tersebut di jawab oleh Chairoman J Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi, terkait hal penting yang disampaikan anggota dewan akan dibahas secara detail pada Badan Musyawarah (Banmus) yang diadakan pada tanggal 6 Januari 2020 setelah pembukaan rapat sidang paripurna DPRD Kota Bekasi, perdana awal Tahun 2020.

Terlebih hal yang dipertanyakan anggota dewan saat sidang berlangsung, juga sedikit dibahas pada sesi sambutan dari Wali Kota Bekasi. Dalam sambutannya yang belum sampai 10 menit itu, Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi kembali disambar interupsi dari salah satu anggota dewan. Pasalnya penjelasan tersebut dinilai keliru, dimana Wali Kota Bekasi menyampaikan, “Mesti dibedakan antara Kartu Sehat hanya di identifikasi, Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah, itu yang saya stop, yang dianggap tidak berkordinasi dengan DPRD. Anggarannya tidak dihilangkan, hanya yang menjadi Double Cost itulah yang saya stop, agar tidak terjadi Double Cost yang menimbulkan kegiatan yang dilarang dalam jaminan kesehatan daerah,” jelas Rahmat Effendi.

Interupsi tersebut dilakukan anggota dewan guna memperbaiki penjelasan Wali Kota Bekasi terhadap  pengeluaran Surat Edaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi terkait KS –NIK yang di hentikan. Hal ini juga mendapat izin dari pimpinan sidang, “Izin pimpinan, disini perlu diluruskan ya, ini yang terpampang di SE (Surat Edaran Dinkes – Red) Kota Bekasi, mulai 1 Januari 2020 KS sudah tidak berlaku, dimana Jamkesda?,” tegas Ibnu Hajar Tanjung dari fraksi Gerindra seraya meyakinkan.

Selesainya anggota dewan meluruskan kekeliruan itu, pimpinan sidang menghimbau untuk kembali memberikan kesempatan kepada Wali Kota Bekasi melanjutkan sambutannya. Pada waktu yang bersamaan, rombongan kursi yang duduki oleh jajaran Lurah di Kota Bekasi ramai-ramai bersorak, bahkan ada salah satu dalam kerumunan tersebut berteriak paling keras membuat suasana sedikit gaduh, hingga pimpinan sidang angkat bicara dalam insiden itu, “Ini forum formal, tolong dewasa, yang hadir ini pejabat. Kenapa pejabat teriak-teriak? Gak pantes kaya gitu,” tegas Chairohman J Putro sambil mepersilahkan Wali Kota Bekasi melanjutkan sambutannya. Kegiatan juga diakhiri dengan penyampaian berbagai interupsi anggota dewan lainya, usai sambutan Wali Kota Bekasi. Hal ini juga dijadikan sebagai dokumen bagian dari Berita Acara (BA) yang disampaikan. Selain itu, adapun perbaikan dalam jumlah daftar hadir anggota DPRD Kota Bekasi pada rapat paripurna. Kegiatan pun dihadiri oleh 39 anggota DPRD dari total keseluruhan berjumlah 50 orang anggota DPRD, dengan 6 orang izin dan 5 orang tanpa keterangan, atau 11 orang anggota DPRD yang tidak hadir. (And) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *