Gerak Bersama, Upaya Menghilangkan Ruang Gerak Terorisme di Indonesia

oleh
Kolom Pakar Gerak Bersama, Upaya Menghilangkan Ruang Gerak Terorisme di Indonesia

Motif terorisme

Beragam motif yang melatarbelakangi aksi teror, baik dipengaruhi atau merupakan bagian dari jaringan luar (internasional) dapat pula didasari motif lokal. Hal itu dapat dilihat dari kasus bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga di Surabaya, Mei 2018. Di tingkat internasional karena adanya intruksi dari IS yang ada di Suriah, sementara di tingkat lokal bisa jadi aksi balas dendam atas ditangkapnya para petinggi JAD yang ada di Indonesia.

Aksi teror yang dilakukan tentu tidak terjadi begitu saja. Ada beragam motif dan tujuan di balik teror tersebut, misalnya, motif ideologis, politik atau gangguan keamanan. Bahkan, terorisme internasional terus berupaya melebarkan jejaringnya dengan bermacam-macam propaganda, berusaha merekrut, membaiat, mengiming-imingi, dengan berkedok agama tertentu mampu menyeret segelintir orang untuk melakukan aksi bom bunuh diri.

Mencermati perkembangan terorisme dewasa ini, maka Pemerintah bersama legislatif telah menerbitkan undang-undang (UU) baru dalam melindungi negara dan warga negaranya dari ancaman tindak pidana terorisme, yaitu UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dalam UU tersebut, memuat defenisi terorisme, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Kekerasan yang dimaksud ialah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Adapun ancaman kekerasan ialah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Regulasi yang diatur dalam UU tersebut, memberikan landasan bagi Pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk dapat bertindak lebih efektif dalam mencegah maupun dalam memberantas aksi terorisme. Payung hukum telah memberikan ruang pendekatan keras (represif, penegakan hukum) dalam memberantas tindak pidana terorisme. Namun demikian, Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) terus mengedepankan pendekatan lunak (soft approach), seperti sosialisasi, deradikalisasi, serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan mencegah munculnya terorisme di masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *