Wajah Buram Kampanye Program

oleh
Kolom Pakar Wajah Buram Kampanye Program

Pendekatan rasional

Rentang masa kampanye dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019 seharusnya menjadi pertarungan program dan gagasan. Misalnya, pembangunan ekonomi berkelanjutan, penegakkan hukum, tata kelola pemerintahan, kebijakan luar negeri, dan lain-lain. Pesan kampanye masih berkutat di isu-isu sosiologis, seperti primordialisme dan sektarianisme. Selain itu, juga lebih banyak diisi isu-isu psikologis seperti partisanship.

Kampanye masih abai dengan pendekatan rasional, seperti gambaran program yang paling tepat mengatasi persoalan hari ini dan lima tahun ke depan seperti apa dan bagaimana. Ada tiga argumentasi mengapa kampanye program seharusnya menjadi wajah dominan dalam penyelenggaraan kampanye Pilpres 2019. Pertama, Pilpres 2019 merupakan pertandingan ulang (rematch) antara Jokowi dan Prabowo dari pertandingan sebelumnya di 2014. Artinya, polarisasi sudah terjadi di masyarakat sejak pemilu lalu. Ada pendukung bahkan loyalis Prabowo dan juga ada pendukung dan loyalis Jokowi.

Mereka membangun pola relasi politik untuk menggantikan maupun mempertahankan. Ini merupakan fenomena umum dalam rivalitas dan interaksi politik setiap kontestasi elektoral. Meminjam asumsi G Helmke dan S Levitsky dalam tulisannya Informal institutions and comparative politics: a research agenda (2004), yang menggarisbawahi adanya empat pola interaksi politik. Yakni, pola melengkapi (complementary), mengakomodasi (accommodating), menyaingi (competing), dan menggantikan (substitutive).

Pola menyaingi dan menggantikan pasti menjadi pilihan kubu oposisi. Sebagai pertandingan ulang, harusnya narasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meneguhkan ragam pandangan mereka secara lebih tematik, komprehensif, dan membangun dialektika gagasan. Ragam narasi kampanye kubu Jokowi sebagai petahana sudah pasti mengunggulkan capaian-capaian kinerja yang sudah dilakukannya selama satu periode.

Situasi ini, menjadi tantangan bagi Prabowo-Sandi agar mampu mengemas gagasan dan program yang menarik khalayak.

Kontra narasi oposisi harusnya lebih difokuskan ke program dan gagasan alternatif. Bermain di wilayah argumentasi berbasis data dan fakta, bukan sekadar agresivitas verbal sloganistik tanpa ditunjang keajekkan nalar dan pembuktian. Masyarakat yang terpolarisasi di satu sisi bisa jadi tantangan, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi peluang. Salah satu peluang tersebut ialah meningkatkan kesadaran politik warga pemilih melalui informasi politik terkait dengan program masing-masing sehingga ada kemauan dan kemampuan dari kandidat dan tim pemenangan untuk membuat kampanye lebih berkualitas.

Kedua, rentang waktu kampanye merujuk ke UU No 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) No 23/ 2018 relatif berjalan panjang. Masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung kurang lebih 7 bulanan dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, rentang masa kampanye yang panjang tak menjadi momentum perbaikan kualitas kampanye di Indonesia.

Di Pemilu 2014, masa kampanye khususnya untuk pemilu legislatif lebih panjang, yakni kurang lebih 15-16 bulan sejak penetapan peserta pemilu berdasarkan UU No 8/2012. Sementara itu, peserta Pemilu 2009 berkampanye 9 bulan, yakni sejak 5 Juli 2008 hingga 5 April 2009 merujuk ke UU No 10/2008.

Hanya saja, panjangnya waktu kampanye kerap tak berbanding lurus dengan kualitas program. Biasanya, bulan-bulan awal masa kampanye berlangsung sepi dari dialektika gagasan dan program. Baru satu bulan menjelang hari H pencoblosan, semua pihak sibuk berkampanye sehingga informasi kerap tumpah ruah tak karuan. Tradisi buruk seperti ini, sudah seharusnya diubah dengan pendekatan kampanye bertahap, berkelanjutan, dalam skema kampanye berbasis penguatan program.

Ketiga, kampanye program sesungguhnya relevan dengan konteks dinamika kekinian yang ditunjang dengan perkembangan teknologi komunikasi. Ragam kanal untuk menjangkau khalayak luas secara masif tidak lagi disediakan media massa, melainkan juga ada media sosial dan aplikasi perbincangan warga lainnya. Artinya, diseminasi gagasan dan program kini dimudahkan oleh bantuan teknologi. Tinggal komitmen para capres/cawapres dan tim suksesnya, untuk membangun infrastruktur dan ekosistem teknologi komunikasi, yang dapat memperluas resonansi program dan gagasan mereka. Tidak semata personalitas diri kandidat dan kampanye menyerang untuk tujuan delegitimasi pihak lawan!

Dari aspek target capaian, kampanye biasanya dimulai dengan upaya menguatkan fondasi dasar dan penguatan organ-organ pemenangan yang nantinya menentukan pergerakan di lapangan. Menaikkan popularitas (popularity), yakni tingkat keterkenalan kandidat di khalayak. Semakin dikenal publik, akan semakin memudahkan kandidat dan timnya bergerak memersuasi pemilih. Menaikkan tingkat penerimaan (acceptability), menyangkut bagaimana kandidat bisa diterima dan dianggap menjadi bagian dari pemilih.

Terakhir, meningkatkan keterpilihan (electability), terkait dengan probabilitas perolehan suara kandidat di basis-basis pemilih, terutama di zona-zona prioritas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *