Kota Bekasi, SK.
Sebanyak 1.551 paket bantuan sosial (Bansos) Kota Bekasi, pada gelombang pertama (bulan April), telah disalurkan kepada masyarakat di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
Namun ada perbedaan dari penyaluran bansos pada gelombang pertama (bulan April), dengan gelombang kedua (bulan Mei) nanti.
Seperti yang dikatakan, Ahmad Apandi Lurah Jatirangga, Senin (04/05/2020) siang, “Untuk Jatirangga sendiri, di bulan April kemarin itu ada 5 (lima) tahap. Sebanyak 1.551 data non DTKS (Data Terpadu Kesejahtraan Sosial – Red),” kata Apandi di ruang kerjanya, kepada wartawan Suara Keadilan.
Dijelaskan, pada saat proses pendistribusian di gelombang pertama kepada masyarakat, sebanyak 33 paket bansos dikembalikan dengan berbagai kriteria, “Yang pertama tidak diketahui alamatnya, kemudian (kedua – Red) ada juga yang tidak sesuai dengan kriteria. Artinya masyarakatnya mampu ternyata pas disana, dan dia menolak atau mengembalikan karena dia merasa mampu. Yang ketiga itu kriterianya, tidak mau menerima stiker, artinya dikembalikan tadi,” jelas Lurah Jatirangga.
Dalam pertemuan saat itu, Ahmad Apandi coba menerangkan, untuk status (posisi – Red) 33 paket bansos yang dikembalikan masih berada di kantor Kelurahan Jatirangga. Hal ini juga sudah dilaporkannya, dengan mengirimkan Berita Acara (BA) pengembalian barang, kepada Dinas Sosial Kota Bekasi.
Tidak hanya gelombang pertama, yang dijelaskan. Menurut Apandi, sebelum bansos gelombang kedua disalurkan, sosialisasi juga perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Pasalnya akan ada perbedaan pada penyaluran bansos di gelombang kedua yaitu, penambahan jumlah data bagi penerima manfaat Non DTKS.
Dari jumlah sebelumnya penerima manfaat sebanyak 1.551 paket, kali ini penerima manfaat itu bertambah menjadi 1.934 paket bansos, untuk wilayah Jatirangga pada gelombang kedua, “Karena memang kemarin masih ada input secara online (mandiri), data itu kurang lebih jadi 1.934 kalau gak salah, belakangnya lupa, tapi depannya seribu sembilan ratusan,” ungkap Lurah Jatirangga.
Lanjut Apandi dalam keterangannya, “Nah data itu dibagi tiga. Jadi yang 1.551 itu, bulan besok (Mei – Red) di ambil sama provinsi, sama pusat. Sisanya itu baru di back-up oleh pemkot (Pemerintah Kota Bekasi – Red),” paparnya.
Berdasarkan hasil rapat dengan PT. Pos Indonesia, disampaikan kembali oleh Lurah Jatirangga, prosedur penyaluran bansos dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) akan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia, dengan di bantu pihak Kelurahan agar lebih efektif.
Selain itu, sangat perlu untuk diketahui, nantinya seluruh bansos yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) hanya berupa sembako (Sembilan Bahan Pokok), tidak ada yang berbentuk uang tunai, “Ke kita kemarin itu yang sosialisasi orang PT. Pos, kepada lurah, camat di stadion. Bahwa, untuk bantuan yang Non DTKS besok itu gak ada uangnya,” ucap Apandi menyampaikan hasil rapat tersebut.
Hal itu juga berdasarkan dari, hasil pendataan bansos Non DTKS yang di berikan oleh, Pemerintah Kota Bekasi. Kendati seperti itu, hasil rapat dengan PT. Pos Indonesia, langsung disosialisasikan Lurah Ahmad Apandi, kepada Ketua RW (Rukun Warga) se-Kelurahan Jatirangga. “Yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, nanti di bulan Mei ini ada yang menerima bantuan itu dari Presiden, ada yang dari Provinsi, ada yang dari Kota (Bekasi – Red) dengan perbedaan kemasan dan juga isi-nya, sesuai dengan kemampuan,” tutup Ahmad Apandi.
Melalui sosialisasi yang diberikan, Lurah Jatirangga berharap, agar masyarakat nantinya tidak memiliki rasa kecemburuan sosial atas perbedaan, dari bansos yang diterima. (And)
