Jepara,SK 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.Jepara dan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah melakukan survei di Pantai Mahbang di Desa Balong, Kecamatan Kembang Jepara,Selasa (4/5/2021). Saat survei berlangsung,sempat terjadi ketegangan antarwarga setempat dengan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diketahui,pasir di perairan laut Balong akan dikeruk untuk keperluan proyek tol Semarang-Demak.Saat ini, proses yang masih berlangsung adalah penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sekitar pukul 10.30 WIB puluhan massa berkumpul di bibir Pantai Mahbang.Mereka melancarkan protes dan aksi penolakan terhadap rencana pengerukan pasir laut tersebut. Dengan bermodalkan selebaran yang berisi kalimat-kalimat protes, mereka mengecam rencana proyek yang berpotensi merusak ekosistem lingkungan sekitar dan juga berpotensi terjadi abrasi yang akan berdampak langsung kepada masyarakat yang tinggal dilingkungan pantai.Jangan sampai terjadi diwilayah daerah satunya dibangun tetapi dengan mengorbankan masyarakat dari daerah yang lainnya. Ketua Fornel maupun ketua kelompok nelayan tidak pernah memikirkan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi para nelayan di Jepara.Padahal sekarang ini nelayan sudah sangat kesulitan mencari ikan di laut Jepara karena adanya PLTU,nelayan harus merantau ke daerah lain,seperti ke laut Semarang,Tegal,Cirebon,dan pulau Karimun. Salah satu ketua kelompok nelayan saat di tanya awak media SK,dikatakan bahwa pengerukan itu program Pak Jokowi. “Itu kan program pak Jokowi,jadi ya terserah,kalau mau tenggelam kan tenggelam bareng- bareng “katanya. Jangan dengan alasan”itu program pak Jokowi,sampai mengorbankan rakyat kecil, “Karena pak Jokowi ingin membangun dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia,bukan hanya sebagian saja. Apalagi pihak PT pengerukan telah menyatakan tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan yang diakibatkan pengerukan tersebut dan hanya berjanji memberikan dana CSR selama 8 bulan saja. Bupati Jepara dan Dinas terkait jangan memperalat program pak Jokowi hanya untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Saat pihak penyurvei hendak melihat bibir pantai yang sudah terkena abrasi,tiba-tiba muncul seorang laki-laki berseragam hitam yang berniat mengendalikan massa. Sosok tersebut kemudian diusir oleh warga masyarakat yang menolak adanya penambangan pasir laut tersebut.Seseorang tersebut berhasil diusir setelah terjadi adu mulut dengan massa penolak. Menurut keterangan dari warga yang mengetahui siapakah dia, mengatakan bahwa,beliau berprofesi sebagai lawyer dan termasuk anggota LSM yang ada di Jepara. “Beliau adalah lawyer dan anggota LSM yang ada di Jepara,” katanya. Eko, salah satu dari warga,mengatakan lelaki tersebut diduga ingin mengambil keuntungan dalam kesempatan proyek tersebut. Beliau menilai, lelaki itu seolah-olah ingin menjadi komunikator dari pihak massa,bahwa mereka tidak menolak adanya proyek tersebut. “Dia itu siapa? bukan warga Balong.Warga Balong tidak bisa diatur untuk setuju dengan kemauan proyek itu.Jelas-jelas warga solid menolaknya,” kata Eko.Eko mengungkapkan,agenda survei tersebut sebelumnya tidak dikomunikasikan dengan warga setempat secara resmi. Mereka hanya mendapat informasi tersebut dari media sosial. “Tidak ada informasi ke masyarakat yang jelas. Kapan dan siapa yang datang tidak ada.Malahan kami dapat informasi dari medsos Jumat kemarin.Ini acara tiba-tiba.Jadi pemerintah desa tidak ada informasi sama sekali,” jelas Eko. Sementara itu, Elida Farikha,Kepala DLH Jepara tidak berkenan memberikan informasi lebih banyak saat di lokasi survei.Dirinya mengaku hanya ingin menyurvei lokasi abrasi di bibir pantai.“Ini hanya survei saja. survei abrasi.Saat ini kan,masih dalam penyusunan AMDAL,”ujar Elida.( wahyu AP).
