Ambon.SK
Pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Andi Chandra As’sadudin, harus memberikan perhatian penuh, terhadap konflik yang sering terjadi didaerah itu, jika dibiarkan akan terjadi konflik horisontal terkait dengan batas petuanan atau batas wilayah. Demikan disampaikan salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary, kepada wartawan di-gedung DPRD Kamis 15 September 2022.
Dikatakan, Pejabat Bupati SBB,harus fokus terhadap potensi konflik yang sering terjadi, karena batas wilayah, mengingat pernyataan Mendagri, yang menyatakan, tugsa pejabat Bupati, harus dapat menyelesaikan berbagai masalah terutama jika terjadi konflik horisontal, ungkap Atapary.
Sebagai contoh, potensi konflik batas tanah atau batas negeri, wilayah petuanan, begitu juga tunutan dusun-dusun yang besar, yang telah memenuhi persyaratan administrasi, menjadi desa administrasi, namun belum terakomodir, ini harus menjadi fokus Pejabat Bupati SBB. Selain itu Pelabat Bupati, melakukan instrument hukum, baik tentang pemetaan maupun perda, sekaligus penyelesaian sengketa wilayah petuanan, karena melalui perda, Pejabat Bupati tahapan-tahapan mekanisme penyelesaian konflik, yang muncul terkait persoalan tanah.
Menurutnya, yang menjadi focus utama Pejabat Bupati, segera mengeluarkan kebijakan strategi untuk bagaimana menyelesaikan potensi konflik, baik antar negeri maupun desa, mengingat batas ulayat yang tidak jelas, sehingga harus dilakukan kebijakan lain guna membangun SBB, terutama bagaimana dapat menyelesaikan persoalan negeri adat, yang mana Bupati sebelumnya tidak ada kebijakan serius untuk diselesaikan, tutup Atapary.(Izk).
