Rapat Paripurna DPRD Kab. Wajo Terbuka untuk Umum

oleh

Wajo Sulsel, SK

Bertempat di Gedung DPRD Kab. Wajo di lantai 2 Jalan Rusa Sengkang berlangsung Rapat Paripurna DPRD Kab. Wajo (3/9/2021) hadir pada rapat paripurna ini Bupati Wajo, Ketua DPRD Kab. Wajo, Wakil Ketua DPRD Kab. Wajo, PJ Sekda Kab. Wajo, para anggota DPRD Kab. Wajo Pejabat Tinggi Pratama Pemda Kab. Wajo, Pimpinan Parpol, dan Sejumlah Undangan lainnya. Rapat Paripurna ini adalah dalam rangka Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Wajo menjadi Peraturan Daerah Kab Wajo.

Rapat ini merupakan Rapat Paripurna IV sebagai rangkaian Rapat Paripurna pembicaraan TK1 DPRD Kab. Wajo masa persidangan I tahun sidang 2021/2022 dengan acara tanggapan/jawaban Bupati Wajo terhadap pandangan umum Fraksi Fraksi DPRD Kab. Wajo atas pengajuan Rancangan Perda Kab. Wajo yakni rencana perubahan Perda No 6 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024. Yang kedua perubahan atas Perda No 17 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar.  

Bupati Wajo DR. H. Amran Mahmud, S.Sos, M.SI dalam pidatonya menyampaikan jawabannya atas pertanyaan fraksi dihadapan sidang DPRD Kab. Wajo ia menjelaskan satu persatu jawaban pertama dari Partai Nasdem yang mempertanyakan strategi Pemerintah Daerah baik new normal dalam hadapi Covid19 mengenai masalah angka kemiskinan terutama dalam situasi banjir ini maka strategi yang dilakukan Pemda adalah meningkatkan produksi pertanian, holtikultura,  peternakan, tanaman pangan, perikanan, perkebunan, serta memperbaiki sistem pertanian dalam hal melalui sistem pertanian terpadu dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan kemitraan dunia usaha dan menciptakan iklim berusaha yang kondusif termasuk fasilitas sarana prasarana berusaha.

Kemudian infrastruktur disemua wilayah yang  dampak bencana alam terutama persoalan banjir, maka strategi ditempuh yaitu kolaborasi dengan semua unsur baik kecamatan, kelurahan, termasuk desa dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana infrastruktur desa, kapasitas aparat desa yang selaras dengan kapasitas masyarakat. Perbaikan tata kelola persampahan dan penanganan limbah termasuk prasarana persampahan. Untuk peduli lingkungan termasuk yang paling dirasakan masyarakat adalah banjir,  yang mana banjir di wilayah ini adalah banjir luapan danau tempe yang rutinitas dan banjir pada curahan hujan yang sangat tinggi.

Upaya kita adalah penghijauan di hulu, hal ini telah dimohon kepada Pak Gubernur Sulsel agar di Kab. Hulu dapat melakukan penghijauan agar dapat mencegah bencana banjir yang selalu kita alami. (Arif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *