TULANG BAWANG BARAT,SK
Menanggapi pemberitaan di sejumlah media online terkait peserta PKH di Kabupaten Tulang Bawang yang diputus tanpa alasan, Wakil Ketua II DPRD Tulang Bawang Barat S. Joko Kuncoro, S.Ikom angkat bicara. Pihaknya meminta Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) program PKH yang diputus tanpa konfirmasi kepada penerima manfaat ditinjau kembali. Pasalnya program tersebut harus tepat sasaran, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 ini, Rabu (24/6/2020).
“ Kami minta kepada dinas terkait harus berhati-hati dalam menjalankan program PKH, jangan sampai program tersebut, tidak tepat sasaran,” ungkap Joko.
Di kutip dari laman Rakyatmedia.com, Ia menambahkan, pencabutan hak sebagai penerima PKH tanpa sepengetahuan penerima manfaat, merupan tindakan yang salah, terkecuali ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.
Selain itu pihaknya juga meminta petugas atau pendamping PKH untuk tidak main-main terhadap program ini, karena akibatnya bisa fatal dan menimbulkan gejolak social di masyarakat. Pria ramah ini memaparkan, terjadinya carut-marut realisasi program PKH diakibatkan kurangnya komunikasi dengan KPM . “ Seharusnya pendamping PKH menjalin komunikasi harmonis antara pendamping PKH dengan KPM, sehingga tidak terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Kader partai Nasdem ini juga menegaskan, semua yang berkaitan dengan pencairan PKH harus diberikan kepada KPM, seperti KKS, ATM serta Buku Tabungan Rekening Bank.
“ Saat ini warga kan sudah paham tentang pencairan uang di bank, yaa berikanlah semua itu kepada mereka, jangan diintervensi agar mereka mencairkan sendiri,”pungkasnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk meminta kejelasan terkait daftar peserta PKH, hal ini dilakukan agar program tersebut di Tulang Bawang Barat berjalan lancar tanpa ada masalah. (Tim)
