Jakarta,SK
Dugaan lambatnya proses pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta membuat warga Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi merasa kecewa dikantor BPN, Senin (28/10/2020).
Jonner Silalahi mendatangi langsung Kantor menteri Agraria dan tata Ruang di Jakarta mengadukan masalah dalam penerbitan SHM yang diduga peraturanya tidak sesuai dengan SOP.
Terbitnya sertifikat tanah di Kabupaten Dairi besar dugaan saya tidak sesuai SOP BPN,bahkan aduan saya langsung ke BPN Jakarta Pusat,namun hingga saat ini belum ada tanggapan.Menurutnya,BPN mengeluarkan sertifikat tanpa SOP berarti itu secara langsung oknum bisa merampas yang bukan hak miliknya,dan kami minta agar masalah penerbitan SHM segera di tindak lanjuti karena sudah satu tahun lebih masalah ini dipertanyakan.
Menurut jawaban dari Mursyid kami disuruh menunggu hasil,namun sudah dua minggu lebih tetapi tidak ada pemberitahuan sajauh mana aduan kami ini diproses,malah saya menghubungi via wa jawabannya hanya bilang Tolong Mengerti posisi kami,akan kami tindak lanjuti ke pimpinan ujarnya lewat Wa.
Saya berharap,jangan sampai terjadi konflik sosial di lapangan terjadi fisik, kedepannya agar menteri pimpinan Kementerian Agraria supaya mengetahuinya kerja bawahanya,terangnya.
Dugaan kuat bahwa ada oknum mafia tanah untuk melakukan penyerobotan,dan saya meminta pertanggung jawaban dari BPN Pusat soal penerbitan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN sepihak,teriaknya kepada awak Media Suara Keadilan Rabu (09/12/20).
Saya juga pegang semua bukti-bukti jika perlu ini akan saya tembuskan langsung ke Bapak Jokowi supaya ini jadi viral,tegasnya.Dalam kesempatan ini,kami menuntut agar BPN segera melakukan perbaikan sebidang tanah dengan luas ± 75 ha yang terletak di Desa Silalahi 3 Kecamatan Silahi Sabungan Kabupaten Dairi.
Sampai sejauh ini,kami warga masyarakat Kabupaten Dairi mengeluhkan pelayanan BPN daerah dan BPN Pusat atas pelayananya terhadap masyarakat dan kami berharap agar aduan kami segera untuk di lanjuti,tutupnya.(tim)
