Maluku,SK
Empat Komisi di-DPRD Provinsi Maluku, pekan ini mulai melakukan pengawasan, realisasi APBD Provinsi Maluku,tahun anggaran (TA) 2021. Karenanya Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyerahkan dokumen serta staf yang diutus,yang sudah memahami program dan kegiatan yang ditangani OPD.
Demikian disampaikan ketua DPRD Provinsi Maluku Drs.Lucky Wattimury.M.Si, saat memimpin rapat, komisi III dengan Mitra,diruang rapat paripurna,8 Pebruari 2022.
Dijelaskan,Pihak Komisi III sangat membutuhkan dokumen guna mempermudah pengawasan dikabupaten,kota,masing-masing komisi harus memegang atau miliki,dan akan menetapkan obyek pengawasan sesuai yang dinginkan.
Menurutnya bukan hanya itu saja,jika kepala dinas tidak ikut,staf yang ditugaskan,mendampingi komisi harus memahami program dan kegiatan yang dikerjakan,misalkan saat komisi turun lakukan pengawasan,masing-masing staf harus kuasai masalah,jangan sampai ditanya tidak mengetahui, sekaligus mengingatkan dapat memberikan kendaraan roda empat untuk dipakai sementara,oleh komisi, karena tidak ada anggaran operasional komisi,karena komisi III melakukan pengawasan sampai didesa dan dusun,karenanya diingatkan lagi bapak ,ibu, punya kendaraan dinas bias dipinjamkan, karean komisi kesulitan transport dipulau Seram, sehingga nantinya pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya, tutup Wattimury.(Izaak)
