Ambon,SK
DPRD Provinsi Maluku, akan melakukan pengawasan,11 Maret 2022, dan pengawasan pertama akan memulainya dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dan hari ini 10 Maret 2022, dilakukan rapat bersama dengan mitra terkait, diinginkan agar pengawasan yang dilakukan ini benar-benar efektif, sehingga diharapkan seluruh kegiatan yang dikelola APBD akan ada bukti kegiatan sesuai dengan Rapid,karenannya pihak DPRD akan terus berkoordinasi dengan Mitra terkait,guna menyiapkan seluruh dokumen tersebut. Demikian disampaikan anggota komisi III DPRD Provinsi Maluku Hatta Hehanusa kepada wartawan digedung DPRD,8 Maret 2022.
Fokus pengawasan pada bidang infrastruktur, yakni pisik tapi juga kewenangan DPRD juga bisa non pisik atau administrasi, seperti perencanaannya,belanja rutin, perlu diawasi, termasuk juga lelang, atau proses tender, agar dapat diketahui betul pelaksanaan dilapangan,apakah itu berdampak pada kebutuhan masyarakat,atau tidak dan kualitasnya juga betul-betul terjamin.tutup Hatta Hehanusa.(Izaak)
