Ambon.SK
Diharapkan tidak terjadi penimbunan BBM, terhadap situasi kelangkaan BBM terutama Mitan. Pemerintah Provinsi bersama DPRD akan membentuk,satuan tugas,guna membantu pemantauan, setiap perkembangan yang terjadi kalau-kalau ada yang melakukan penimbunan BBM terutama Minyak Tanah (Mitan).
Demikian disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Mu’Min Refra, kepada wartawan, Kamis 1 September 2022, digedung DPRD Provinsi Maluku. Dikatakan pihak Pertama harus bertanggung jawab, atas kelangkaan BBM yang terjadi saat ini. Diharapkan Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah, guna dapat menstabilkan situasi kelangkaan ini, dan sudah saatnya pihak Pertamina bersama instansi terkait menyatukan pandangan serta pikiran, bagaiman solusi yang tepat, sebab jika BBM harus naik, berdampak keterpurukan, secara Nasional bahkan sampai keprovinsi Maluku juga dikota Ambon ini.
Disamping itu diharapkan penegak hukum, mengambil langkah-langkah hukum jika ada yang sengaja menimbun BBM. Untuk itu pihak Pemerintah Daerah,sudah harus mempersiapkan segala kemungkinan, agar perekonomian tetap stabil, seperti melakukan sosialisasi jika BBM jadi naik, dan inflasipun terjadi. Tutup Mu’Min,(Izk)
