Jepara,SK 
Rakorcab 1 Partai Demokrat Jepara, mengecam intervensi pejabat Negara dan ikrar setia serta satu komando di bawah kepemimpinan AHY dan menyatakan KLB Deli Serdang sebagai produk ilegal, abal-abal dan jadi-jadian. Para Pengurus dan Kader Partai Demokrat Jepara mengecam intervensi yang dilakukan oleh seorang pejabat negara dalam KLB yang ilegal dan inkonstitusional di Deli Serdang. Ini bukan hanya persoalan Partai Demokrat, tetapi persoalan demokrasi di Indonesia. Jika kasus seperti ini didiamkan, maka bisa saja intervensi oleh pejabat pemerintah, hal buruk seperti itu dilakukan pada setiap partai politik, dan bahkan proses demokrasi di Indonesia. Ini tragedi demokrasi yang dengan susah payah kita bangun sejak reformasi, dan peristiwa ini juga pernah dialami oleh partai-partai lainnya di Indonesia, peristiwa yang saat ini di alami oleh Partai Demokrat jelas mencederai iklim demokrasi di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat, M. Latifun, S.Sn.,ST,MT.,saat berbicara didepan forum Rapat Koordinasi Cabang 1 tahun 2021 DPC Partai Demokrat Jepara yang berlangsung di Resto Maribu, Jumat (12/3/2021) Rakorcab tersebut juga dihadiri oleh H. Helmy Turmudhi, SE., MM., selaku wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah sekaligus anggota DPRD Fraksi Demokrat Provinsi Jawa Tengah, rapat juga diikuti oleh seluruh pengurus DPC dan Pengurus 16 Anak Cabang yang ada di Jepara.Karena itu menurut M. Latifun, seluruh pengurus dan kader partai Demokrat di Jepara menolak keras KLB jadi-jadian yang dilaksanakan tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat dan meminta pemerintah khususnya KemenkumHAM, untuk adil dan bijaksana. “Kami solid ikrar setia mendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,” tegasnya. Oleh sebab itu, Pengurus DPC bersama Dewan PAC Kabupaten Jepara, Selasa depan berencana untuk menyampaikan sikap ke Pemerintah yaitu KPUD Kabupaten Jepara, Kapolres dan Bakesbangpol. Sementara H. Helmy Turmudhi SE.,MM.,selaku wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah pada kesempatan tersbut menyatakan, bahwa Partai Demokrat JawaTengah tetap solid mendukung AHY sebagai ketua umum yang legal dan konstitusional. “Ini harga mati karena menyangkut kedaulatan partai,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut Helmy Turmudhi juga membacakan hasil keputusan Rakorda Partai Demokrat Jawa Tengah. “Kami bertekad untuk melawan pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat dan sepenuhnya menyatakan sikap setia terhadap kepemimpinan AHY,” tegasnya. Menurut Helmy Turmudhi,SE.,MM., semua kader partai Demokrat di Jawa Tengah siap merapatkan barisan dan satu komando untuk menjaga soliditas partai, guna melawan gerakan pengambil alihan kepemimpinan yang sah dan konstitusional yang dimandatkan oleh Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua yang sah,” ujar Helmy Turmudhi ( Eko M)
