Kota Bekasi, SK
Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kantah ATR/BPN) Kota Bekasi menggelar Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) tahun 2025 di Halaman Kantah ATR/BPN Kota Bekasi, Rabu (24/9/2025).
Upacara ini sekaligus memperingati ke-65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960.
Momentum peringatan Hantaru kali ini tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, melainkan turut diwarnai sorotan terhadap persoalan kinerja Kantah ATR/BPN Kota Bekasi, khususnya terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 dan 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah wilayah pemetaan lokasi (Penlok) tahun 2024, masih terdapat ratusan sertifikat hasil program PTSL yang belum diserahkan kepada masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik, terkait komitmen penyelesaian target yang sebelumnya dijanjikan tuntas setiap akhir tahun pada program tersebut.
Kepala Kantor Pertanahan (Kakan) ATR/BPN Kota Bekasi, Heri Purwanto, membenarkan masih adanya sertifikat yang tertunda proses penyerahannya. Ia menegaskan, bahwa seluruh sertifikat sebenarnya telah selesai dicetak.
Hanya saja, Heri mengatakan, sebagian kecil masih tertunda penyerahannya karena ada yang tertahan persoalan teknis, “Bukan belum jadi ya, sudah jadi semua. Tetapi belum diserahkan karena ada proses perbaikan pemetaan, hanya 80 bidang,” katanya.
Usai melaksanakan Upacara Hantaru 2025 dan proses pemotongan nasi tumpeng UUPA, Heri menjelaskan, pada prinsipnya Kantah ATR/BPN Kota Bekasi telah menyelesaikan 8.500 bidang dalam pelaksanaan PTSL tahun 2024, “Hanya sekitar 80 bidang yang masih dalam perbaikan pemetaan, dan Insya Allah dalam waktu cepat, ketika selesai akan diserahkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurut Kakan ATR/BPN Kota Bekasi, proses perbaikan pemetaan ini menjadi penting. Agar kepastian hukum yang diberikan, benar-benar valid sesuai kondisi di lapangan.
Sementara untuk program PTSL tahun 2025, Kakan ATR/BPN Kota Bekasi memaparkan ada target penyelesaian sebanyak 5.000 bidang tanah.
Dari total target tersebut, Heri mengakui belum banyak sertifikat PTSL 2025 yang dibagikan kepada masyarakat. Hanya ada beberapa yang baru diserahkan secara simbolis, dalam rangka Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 yang lalu di wilayah Kecamatan Medan Satria.
Kakan ATR/BPN Kota Bekasi itu pun mengklaim, hingga di penghujung akhir September 2025, capaiannya sudah 81 persen atau sekitar 4.050 bidang tanah yang telah bersertifikat, “Hanya simbolis kemarin (red – Dibagikan) dalam rangka 17 Agustus, dan kita sudah mencapai 81% dari target 5.000 bidang,” ujarnya.
Insya Allah, lebih lanjut Heri menambahkan, “Dalam waktu dekat selesai, sebelum akhir Desember kita akan bagikan,” imbuhnya.
Meski demikian, masih adanya sisa pekerjaan dalam program PTSL tahun 2024 tersebut menimbulkan catatan kritis terhadap kinerja dari Kantah ATR/BPN Kota Bekasi. Jika hambatan teknis tak segera diatasi, publik menilai potensi masalah serupa bisa terulang kembali.
Di awal keterangannya, Heri juga sempat menyinggung soal pentingnya perlindungan lahan sawah agar tidak dialihfungsikan, “Kebijakan ini untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga kesesuaian tata ruang yang sudah disusun, baik di tingkat provinsi maupun pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain itu, Kantah ATR/BPN Kota Bekasi pun menargetkan percepatan pendaftaran tanah secara menyeluruh di wilayah Kota Bekasi. Sejauh ini diketahui, 97 persen bidang tanah di Kota Bekasi telah terpetakan dan terdaftar.
Sedangkan sisanya, masih terdapat sekitar 30 ribu bidang yang menjadi pekerjaan rumah untuk segera dituntaskan, “Capaian untuk Kota Bekasi khususnya masih sekitar 30 ribu bidang lagi, 97 persen sudah terpetakan dan terdaftar,” pungkasnya. (Andrew)
