Depok,SK
Komisi pemilihan umum Kota Depok saat ini tengah disorot oleh masyarakat Depok, hal ini dikarenakan dalam kegiatan PBJ dalam tahun anggaran 2024.diduga kuat berbau korupsi, kolusi dan nepotisme. aktor intelektual dalam kasus ini menurut sumber yang layak dipercaya, adalah timses salah satu paslon peserta pilkada depok yang telah usai.diketahui Pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah berhasil terpilih sebagai pemenang dalam pilkada kota Depok.dan telah dilantik pada tanggal 20 February 2025 sebagai walikota dan wakil walikota depok periode 2025-2030
Skandal dugaan korupsi di KPU Depok di paparkan LSM GEMA PELDAN dan didukung organisasi persatuan pewarta warga indonesia ( PPWI ),melalui ketua umum Tombang Manulang. kepada Pers, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim surat klarifikasi dan konfirmasi terkait dugaan korupsi di KPU depok sejak bulan January 2025, hingga kini belum direspon oleh pihak KPU depok.lebih jauh dijelaskankannya bahwa lembaga yang dipimpinnya sangat selektif dalam memilih mitra kerja dalam hal pemberian informasi kepada publik,dari hasil seleksi tersebut maka kami telah sepakat untuk menjalin kemitraan dengan Persatuan Pewarta Warga Indonesia sebuah organisasi perkumpulan para pewarta yang dinilai berani menyajikan berita yang sebenar benarnya terjadi tanpa berharap imbalan apapun melainkan hanya niat baik semata mata sebagai bentuk konkrit bela negara dalam hal pemberantasan korupsi oleh seluruh anggota PPWI.hal ini diapresiasi olehnya,ia juga meyakini bahwa LSM GEMA PELDAN dan PPWI dapat bersinergi secara berkesinambungan.
Selanjutnya, secara rinci diuraikan nya,” bahwa ada 6 kegiatan PBJ di KPU depok menurut pihaknya beraroma korupsi, yakni:belanja barang kebutuhan logistik pemilu 2024 dengan pagu Rp,2.367.760.000 .CV MADANI JAYA ditetapkan sebagai penyedia jasa dengan metode pemilihan melalui e- purchasing.
PT ARMENIA SEJAHTERA MANDIRI memperoleh paket kegiatan, belanja jasa EO dalam rangka peluncuran pemilihan walikota dan wakil walikota kota Depok tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp 930.000.000.
PT.FARDA MULTI KREASI, memperoleh paket kegiatan jasa EO dalam rangka jalan sehat pemilihan serentak tahun 2024.
PT SANTRI BERLIN NUSANTARA memperoleh paket kegiatan penyuluhan hukum dan peningkatan kapasitas serta penanda tanganan kerja sama penyelenggaraan pemilihan serentak.dengan pagu sebesar Rp 500 000 000
PT HARTONO NAGA PERSADA memperoleh paket pengadaan kotak plastik rekapitulasi dan hasil TPS dikecamatan dengan pagu Rp 378 630 000
PT POS INDONESIA memperoleh 8 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2 897 018 000. pokok permasalah yang dipersoalkan dalam
keseluruhan paket tersebut menurut Tombang dari hasil penelusuran pihaknya diperoleh fakta bahwa alamat yang dicantumkan oleh para penyedia jasa sebagai syarat administrasi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak ada bangunan kantor dari para perusahaan rekanan KPU depok. hal ini dibuktikan dengan pernyataan warga dan pengurus rt setempat mereka kompak menyatakan bahwa kami siap jadi saksi dibawah sumpah apabila persoalan ini berujung ke ranah hukum. hal ini mengisyaratkan bahwa perusahaan perusahaan tersebut ternyata fiktif, dan hal ini sering ditemukan namun justru dibiarkan oleh pihak penyelnggara kegiatan termasuk kpu depok,seringkali terjadi pihak selaku pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis dilapangan terbukti samasekali tidak melakukan verifikasi terkait alamat alamat yang dimaksud.jadi bukan kelalaian semata melainkan memang upaya atau modus dari pada perbuatan korupsi.bahkan para pihak terkait dalam urusan ini, mereka mungkin tidak takut dengan ancaman pidana.karena diduga kuat dijamin aman oleh oknum yang terlibat permainan. ujar,Tombang kesal.
Jika ditotal secara keseluruhan angka rupiah yang digelontorkan untuk membiayai kegiatan tersebut mencapai lebih dari 5 M.mengenai berapa kerugian negara yang timbul dari kasus ini sesungguhnya kami mengetahui berapa angka persisnya, namun tidaklah patut kami ungkap dimedia biarlah nanti dikemudian hari pihak APH yang mengeluarkan pernyataan secara resmi setelah kasus ini kami laporkan dan sampai di meja persidangan, ujarnya
Sementara itu, Wili Sumarlin ketua KPU Depok saat dikonfirmasi pewarta dikantornya sejak awal bertemu bahasa tubuhnya terlihat tegang semula ia mengatakan,” saya tidak mau kalo anda menyerang pribadinya selaku ketua KPU Depok,bahkan ia beranjak pergi meninggalkan pewarta,setelah dijelaskan bahwa maksud kedatangan pewarta adalah untuk menyajikan berita yang seimbang , oleh karena itu,semua pihak wajib di konfirmasi tidak hanya berdasarkan keterangan satu orang saja. sebagai nara sumber. akhirnya wili mengatakan persoalan itu sudah lama, dan saya tidak kenal dengan ketua LSM yang bersurat ke kantornya.menurut wili sudah tidak ada persoalan, lagipula pihak inspektorat dan BPK telah turun memeriksa.dan wili bersikukuh menyatakan tidak ada persoalan dengan nada tidak bersahabat. sikap Wili Sumarlin yang tidak simpatik terhadap pewarta mengundang kalangan aktivis untuk menyatakan pendapatnya,menurut Ecy Tuasikal SH,MH seorang aktivis anti korupsi juga seorang pengacara anggota Peradi, kepada pewarta mengatakan sikap tidak bersahabat Wili adalah bak sebuah cermin yang mengisyaratkan bahwa memang sesungguhnya ada persoalan dalam KPU Depok yang memang sengaja disembunyikan. Pria asal maluku yang akrab dengan panggilan bung Ecy ini pernah menduduki jabatan sebagai ketua divisi bidang hukum dan advokasi PPWI Depok 2019-2024 melanjutkan,seingat dirinya, KPU Depok memang pernah ada persoalan menyangkut anggaran senilai puluhan milyar untuk membiayai kegiatan sosialisasi pilkada Depok diduga pihak kpu dalam menyerap anggaran itu,diketahui pilih kasih kepada pers dalam penyelenggaran kegiatan dimaksud.sempat viral sejenak, seiring waktu persoalanpun sirna.
Ditegaskannya bahwa kasus korupsi tidak akan basi sebelum 12 tahun.apalagi peristiwanya terjadi tahun 2024.jika terjadi kasusnya berhasil naik persidangan,maka ancaman pidana yang akan dikenakan buat Wili Sumarlin selaku ketua KPU Depok,cukup berat, selain pidana kurungan badan juga ada juga hukuman ganti rugi sesuai jumlah kerugian negara. Kepada para pihak dan seluruh ASN pemkot Depok bung Ecy berpesan, perbuatan korupsi adalah bahaya laten dan presiden pun udah menginstruksikan kepada seluruh APH untuk menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu. jadi jangan anggap enteng dan main main dengan perkara korupsi, pungkasnya. (herdian)
