Kota Bekasi, SK
Rencana penutupan perlintasan sebidang di Jalan Pangeran Jayakarta I, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, mulai mengemuka usai rapat lintas instansi pekan lalu.
Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk membangun akses pengganti berupa Jembatan Penyeberangan Orang dan Sepeda Motor (JPOM) bagi warga terdampak.
Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Sunaryo, mengatakan hasil rapat yang melibatkan unsur Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, kepala stasiun, perangkat wilayah, hingga organisasi perangkat daerah menyepakati aspek keselamatan menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru kita bertindak,” kata Sunaryo ketika ditemui wartawan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, berdasarkan status administrasi jalan, akses pada lokasi tersebut dinilai tidak teregistrasi dalam sistem perkeretaapian sehingga dikategorikan sebagai perlintasan liar.
“Karena sesuai status jalan yang ada di perlintasan itu menurut kementerian tidak teregistrasi di perkeretaapian,” ujarnya.
Atas dasar itu, pemerintah berencana menutup perlintasan tersebut. Meski demikian, tahap penutupan disebut masih menunggu proses sosialisasi kepada masyarakat.
“Yang jelas setelah ini kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Belum ada target waktu pasti untuk penutupan,” ucapnya.
Dalam rapat yang sama, kebutuhan pembangunan JPOM turut dibahas. Sunaryo menjelaskan, Dishub Kota Bekasi telah meminta dinas teknis terkait (DBMSDA) untuk mengusulkan pembangunan fasilitas penyeberangan dalam anggaran perubahan.
“DBMSDA diundang dalam rapat, dan kami sudah meminta agar usulan pembuatan JPOM bisa dimasukkan dalam anggaran perubahan,” jelasnya.
Kendati demikian, ia belum dapat benar-benar memastikan instansi mana yang akan melaksanakan pembangunan fasilitas tersebut.
“Belum, kan banyak kemungkinan-kemungkinan. Bisa dari provinsi, bisa dari daerah, bisa juga dari pihak perkeretaapian sendiri,” tandasnya.
Di lapangan, warga melihat rencana penutupan belum disertai kepastian akses pengganti. Ketua RW 004 Kelurahan Harapan Mulya, Rusnia Wati, meminta agar ada solusi konkret yang disiapkan sebelum proses penutupan dilakukan.
“Jika sewaktu-waktu ditutup, saya mau solusinya langsung dibikin JPO. Soalnya ini akses yang sangat berguna sekali buat para pelajar, ASN, dan masyarakat,” tegas Nia, sapaan akrab Ketua RW 004 saat dimintai tanggapannya di sekitar area perlitasan.
Nia memaparkan, penutupan tanpa jalur pengganti akan memaksa warga memutar cukup jauh dan berdampak pada mobilitas harian.
“Iya memakan waktu yang cukup lama, waktu terbuang secara cuma-cuma, kasihan kan yang pada kerja dan sekolah. Saya pun kalau hanya ditutup aksesnya, otomatis saya juga muter memantau wilayah,” paparnya.
Terkait usulan pembangunan akses penyeberangan, Nia mengungkapkan, sebenarnya telah diajukan oleh warga jauh sebelumnya meskipun hingga kini belum dapat terealisasi.
“Kita gak tahu penutupannya kapan, dan gak tahu musibah itu kapan datangnya. Tapi jangan pintu aja yang ditutup, saya juga minta bantaran rel ini harus di tembok semua. Masyarakat mendukung, cuma solusinya kan dari pihak Wali Kota belum ada jawaban,” ungkapnya sekaligus mengakhiri.
Namun di tingkat warga, Humas RW 004 Kelurahan Harapan Mulya, Fadkuri Mustofa Amin, menilai penutupan tanpa akses alternatif berisiko mengisolasi warga RT 001 dan RT 002 di seberang rel.
“Kalau langsung ditutup, nantinya kita akan terisolasi dengan pengurus RT yang lain dan warga kami yang bekerja juga sekolah di seberang itu akan muter jauh,” urainya. Amin menuturkan, aspirasi warga cukup sederhana, yakni meminta pemerintah menunda penutupan sampai tersedianya fasilitas penyeberangan. Di sisi lain, pihak RW pun hingga kini belum menerima pemberitahuan maupun sosialisasi terkait rencana penutupan.
“Jadi kami sebetulnya meminta agar sementara waktu jangan ditutup dulu sebelum ada akses alternatif. Baik JPO, JPOM, ataupun solusi lainnya sesuai yang pernah diajukan LPM Kelurahan Harapan Mulya dari tahun 2015 ke Dirjen Perkeretaapian,” tuturnya.
Selain itu, Amin juga menyinggung janji pembangunan fasilitas penyeberangan yang disebut pernah disampaikan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto kepada pengurus RW.
“Saya waktu itu tidak hadir, cuma pengurus RW lapor ke kami, beliau (red — Tri Adhianto) menyampaikan akan memperjuangkan supaya ada penyebrangan. Cuma, saya belum tahu apakah itu sudah dianggarkan? Ya kalau memang sudah dijanjikan, pasti kita menagih,” pungkasnya.
Sementara Ketua RW 005 Kelurahan Harapan Mulya, Sajiman, menyatakan pihaknya mendukung program pemerintah sepanjang tetap memperhatikan kebutuhan warga.
Ia turut menyoroti dampak penutupan terhadap aktivitas ekonomi warga, serta akses pendidikan anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
“Ya silahkan itu program pemerintah, kami mendukung. Cuma penyelesaiannya seperti apa untuk warga? Penyeberangannya lewat mana? Terutama anak-anak sekolah, kalau harus lewat jalur lain terlalu jauh,” tutupnya singkat.
Rencana penutupan perlintasan Jalan Pangeran Jayakarta I kini menempatkan pemerintah pada pekerjaan rumah yang belum tuntas: memastikan kebijakan keselamatan berjalan beriringan dengan kepastian akses pengganti bagi warga terdampak. (Andrew)
