Ambon.SK
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson Attapary menilai Gubernur Maluku Drs.Murad Ismail Dan Wakil Gubernur Drs. Barnabas Orno, tidak sanggup meningkatkan mutu pendidikan di-Provinsi Maluku, termasuk menyediakan layanan kesehatan yang murah.
Hal ini disampaikan Simson Attapary, dalam rapat komisi IV dengan mitra terkait, sekaligus mengevaluasi, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, (LKPJ) tahun 2022, berlangsung digedung DPRD,Jumat 28 April 2023. Ketua Komisi IV DPRD Maluku , menyebutkan apa yang menjadi visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, sebagaimana tertuang dalam Recana Pembangunan Jangka Menengah, (RPJM) tahun 2019-2024 tidak tercapai.
Dikatakan Indeks Pembangunan Manusia, (IPM) tidak mengalami peningkatan selama 3 tahun, bahkan Pemerintah Murad Ismail Dan Barnabas Orno dalam 10 tahun terakhir , IPM Provinsi Maluku berada pada angka 0 koma, padahal IPM Maluku harus berada diangka 1 sekian persen, tutur Atapary. Sementara itu jumlah penduduk miskin diperkotaan, bertambah, dari 45000 menjadi, 48.000, terjadi peningkatan 2,96000 jiwa.
Untuk penduduk miskin didesa juga mengalami peningkatan, dari 245, 45 ribu jiwa menjadi 248,578 ribu, meningkat sebesar 3.12000 jiwa, sehingga angka penduduk miskin di-Maluku mencapai 76.800 jiwa pada tahun 2022, sehingga angka tersebut sangat kontras dimana target penurunan angka masyarakat miskin,sesuai RPJMD target dibawah 10 persen tidak tercapai tutup Attapary. (Izk).
