Kota Bekasi, SK Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2026 telah berlangsung di Gedung Rhema Building Convention Hall Center Lantai 5, Jl. KH. Noer Ali RT. 005/RW. 006A Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kamis (6/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Bekasi Barat, Ridwan AS, Sekretaris Kecamatan Bekasi Barat, Nurdin, Kepala Bidang (Kabid) Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah (Bapelitbangda) Kota Bekasi, Yeyen Kusmiati yang mewakili Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi, Lurah se-Kecamatan Bekasi Barat, Kepala UPTD, Kepala Puskesmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kecamatan Bekasi Barat.
Turut hadir juga 5 orang Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil V (Kecamatan Pondokgede – Bekasi Barat), Arwis Sembiring (Fraksi Partai Demokrat), Gilang Esa Mohamad (Fraksi PDI Perjuangan), Fendaby Surya Putra (Fraksi PKS), Chairun Nisa (Fraksi PKS), serta Ahmad Murodi (Fraksi PKB).
Musrenbang tingkat Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 ini memiliki tajuk; “Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Lingkungan serta Kemantapan Perekonomian”.
Menurut Camat Bekasi Barat, Ridwan mengatakan, musrenbang tingkat Kecamatan Bekasi Barat tersebut bertujuan untuk menyepakati masalah kebutuhan yang ada di wilayah Kecamatan.
Lalu kemudian melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, verifikasi, validasi, dan kesepakatan terhadap usulan Masyarakat, Lembaga, RW (Rukun Warga) dari hasil musrenbang di setiap Kelurahan se-Kecamatan Bekasi Barat, “Ketiga; menyusun daftar urutan kegiatan prioritas Kecamatan, dan juga menyusun daftar kegiatan yang belum disepakati,” kata Ridwan, mengawali isi sambutannya dalam kegiatan tersebut.
Camat Bekasi Barat pun menyebutkan, pada tahap pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan saat ini tidak ada lagi usulan terbaru, “Proses penginputan semua usulan melalui musrenbang tingkat Kelurahan yang telah selesai dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025,” ucapnya.
Merespon pertanyaan dari wartawan media ini, Ridwan menerangkan, total ada sebanyak 423 usulan se-Kecamatan Bekasi Barat dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp. 102,8 Miliar, “Harapan saya yang pertama dari seluruh usulan yang ada, paling tidak separuhnya bisa direalisasikan. Kemudian juga mungkin terhadap kegiatan-kegiatan yang memang sangat prioritas, seperti; konektivitas antara saluran, jalan, dan infrastruktur yang lain,” terangnya.
Ridwan pun mengakui, dari total seluruh usulan, Kelurahan Kranji memiliki jumlah usulan yang paling minim di antara 4 Kelurahan lainnya.
Membuntuti Kelurahan Bintara dengan jumlah 53 usulan, Kelurahan Kranji hanya punya sebanyak 49 usulan.
Selanjutnya ada 59 usulan dari Kelurahan Bintara Jaya, 74 usulan Kelurahan Kota Baru, dan 188 usulan yang dimiliki Kelurahan Jakasampurna, “Memang, Kranji itu termasuk yang paling sedikit. Kalau saya melihat usulan yang sedikit itu, kemungkinan ada perasaan bahwa tidak pernah direalisasikan atau juga kebosanan akhirnya pada saat mengusulkan,” ungkapnya sekaligus menampik dugaan apatis masyarakat terhadap kegiatan musrenbang.
Selain itu, Ridwan juga sempat menyinggung soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Spesifiknya target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kecamatan Bekasi Barat, berbanding terbalik dengan total nilai pagu anggaran yang diusulkan oleh masyarakat, “Khususnya di PBB sektor P2 itu, untuk tahun ini se-Kecamatan Bekasi Barat hanya Rp. 38 Miliar target kita. Sementara kadang usulan yang dari masyarakat itu, seperti tahun ini saja Rp. 102 Miliar,” tandasnya.
Sementara itu salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Mohamad mengaku akan menampung dan mengawal usulan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan musrenbang tahun 2025 ini, “Jadi saya juga sebagai anggota DPRD, kebetulan juga tinggal di Jakasampurna, akan menampung dan mengawal ini supaya semuanya itu bisa terealisasi,” ujarnya selepas kegiatan berlangsung.
Gilang pun memberikan gambaran nyata yang dapat direalisasikan menurut skala prioritas, dari total nilai pagu anggaran Rp. 102,8 Miliar yang diusulkan masyarakat pada kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Bekasi Barat, “Ya kalau kita per anggota saja bisa menganggarkan 5 (red – Miliar), kali 4 atau 3 orang kan udah 20 Miliar. Ya itu sih paling yang realistis,” jelasnya.
Belum lagi, lanjut Gilang lebih jauh, “Nanti dari Walikota terpilih juga kan pasti ada yang skala prioritas. Kayak Mas Tri kan dia tau nih di kita udah gak mampu, kita akan sampaikan ke Walikota,” tambahnya sekaligus mengakhiri. (Andrew)
