Kota Bekasi,SK
Lurah Jatibening, Jamaludin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) progres 100 persen pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun anggaran 2025 dari jumlah total sebanyak 9 unit.
Monev dilaksanakan bersama pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Jatibening selaku pelaksana, didampingi unsur LPM, perwakilan dari Permasbang Kelurahan Jatibening, hingga pengurus RT dan RW di lokasi fokus RT 03 dan RT. 004/RW. 014 Kelurahan Jatibening.
Kegiatan itu juga sempat dirangkaikan dengan kunjungan Lurah di Posyandu Rampai VII RT. 007/RW. 001 Kelurahan Jatibening, “Alhamdulillah, secara umum saya cukup puas melihat kondisi fisik rumah yang sudah rampung maupun yang masih dalam proses. Masyarakat penerima manfaat juga sangat senang,” kata Jamaludin usai monev kepada wartawan di Ruang Kerjanya, Selasa (2/9/2025).
Dirinya mengungkapkan, keterlibatan warga di dalam program ini cukup tinggi. Bahkan, sebagian penerima manfaat turut menambah anggaran secara swadaya agar rumah yang direnovasi menjadi lebih layak. Namun, Jamaludin menegaskan pentingnya sosialisasi agar masyarakat tidak memaksakan diri di luar kemampuannya.
Lebih lanjut, Lurah berharap kedepannya jumlah unit program Rutilahu di Kelurahan Jatibening dapat bertambah, “Tahun ini ada sembilan (9) unit, kedepan mudah-mudahan bisa meningkat menjadi 12-13 unit. Setiap tahun, program ini terbukti mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah kita,” ungkapnya sekaligus mengakhiri.
Hal senada pun disampaikan Ketua Koordinator BKM Jatibening, Tati Rahayu. Ia menegaskan, pelaksanaan program Rutilahu tahun ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, “Alhamdulillah hari ini Pak Lurah meninjau monitoring 100 persen Rutilahu di wilayah kami. Beliau gembira karena hasilnya memuaskan, dan penerima manfaat juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi melalui APBD 2025,” ujar Tati. Meski demikian, Tati menyoroti adanya kendala di lapangan, terutama terkait kenaikan harga material bangunan setiap tahunnya yang tak sebanding dengan nilai anggaran Rutilahu.
Ketua Koordinator BKM Kelurahan Jatibening itu berharap, ke depan ada penyesuaian nilai anggaran pada program Rutilahu, “Kami mengharapkan tahun mendatang pemerintah dapat menambah nilai bantuan dari Rp. 20 juta menjadi Rp. 25 juta per unit, sehingga hasil renovasi lebih memadai,” ucapnya. Sejauh ini, Tati menjelaskan, berdasarkan database BKM Kelurahan Jatibening masih terdapat sekitar 124 rumah tidak layak huni di wilayah yang segera membutuhkan perbaikan, “Namun kalau kita mau selidiki lebih jauh, ternyata di wilayah itu masih banyak. Tapi dari beberapa usulan sejumlah unsur masyarakat, BKM memiliki sebanyak 124 data rutilahu yang perlu penanganan cepat,” jelasnya.
Dari jumlah tersebut, tahun 2025 baru bisa ditangani sebanyak 9 unit melalui program APBD Kota Bekasi. Kemudian, akan disusul kembali dengan tambahan 10 unit lagi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi.
Selain itu, Tati menyampaikan apresiasi tinggi kepada sejumlah pihak yang turut terlibat aktif untuk mendukung program Rutilahu. Termasuk anggota DPRD Kota Bekasi, sekaligus Wakil Pimpinan II DPRD Kota Bekasi, Faisal SE yang secara rutin memberikan bantuan material berupa 3 SAK semen kepada setiap penerima manfaat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, BKM, dan masyarakat, ia optimistis jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kelurahan Jatibening dapat terus berkurang secara bertahap. (Andrew)
